Setelah Facebook, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, bakal bertemu dengan Twitter untuk membahas penyebaran berita palsu alias hoax di platform digital. Pertemuan itu dijadwalkan pada 20 Februari mendatang.
Hal ini disampaikan Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Samuel Pangerapan, Selasa (14/2/2017), usai pertemuan tertutup Menkominfo dengan perwakilan Facebook di ruang tamu menteri, Gedung Kominfo lantai 7, Jakarta.
"Semua platform digital kami ajak bicara. Kami sudah atur pertemuan dengan Twitter tanggal 20 (Februari) nanti," kata Samuel.
Penyebaran konten negatif seperti pornografi, kekerasan, serta hoax, makin deras mengalir lewat layanan internet semacam Facebook, Twitter, dan Google. Pemerintah merasa perlu berdiskusi dengan para layanan internet tersebut agar bisa bersama-sama memberantas konten negatif di internet.
Perbedaan pandangan
Pada pertemuan sore ini, Rudiantara meminta respons yang lebih tanggap dari Facebook ketika pemerintah melaporkan ada konten negatif yang berseliweran di platform bernuansa biru.
"Harus lebih cepat. Kami maunya ketika melapor konten itu langsung diblokir. Sebab laporan yang kami ajukan tentu sudah lewat Review oleh tim. Tapi sepertinya tidak bisa begitu, harus ada Review juga dari Facebook," Samuel menjelaskan.
Selama ini, respons Facebook atas konten negatif dikatakan kadang cepat kadang lambat. Definisi cepat adalah hitungan jam, dan lambat adalah hitungan hari.
Menurut Samuel, perlakuan yang tak seragam sedikit banyak dikarenakan perbedaan persepsi antara pemerintah dan Facebook tentang sebuah konten negatif. Bisa jadi menurut pemerintah berbahaya, lantas menurut Facebook tak berbahaya.
"Pemahamannya harus disamakan. Menurut pemikiran saya, solusinya harus ada kantor Facebook di Indonesia agar komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah bisa lebih cepat dan mudah," ia menuturkan.
Sumber
comment 0 comments
more_vert